Bimbel.Co.Id – Salam sejahtera bagi teman – teman online yang terkasih, kembali lagi di dalam web Bimbel.Co.Id yang akan membahas tentang Pengertian Kebijakan Publik.
Oke, mari kita simak penjelasannya secara terperinci di bawah ini.
Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan Publik merupakan sebuah proses perbuatan suatu kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang menimbulkan dampak kepada masyarakat luas. Sedangkan apabila di uraikan secara terpisah atau secara etimologi, kata Kebijakan (policy) yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata polis yang artinya negara, kota.
Sedangkan dalam bahasa latin dari kata politia yaitu negara, dan dalam bahasa Inggris policie untuk menunjuk pada sebuah permasalahan yang berhubungan dengan suatu permasalahan Publik dan Administrasi pemerintahan.
Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
- Arnold Rose
Merupakan Sebuah rangkaian suatu tindakan yang saling berhubungan.
- G. Peters
Adalah Sejumlah sebuah kegiatan Pemerintah, baik yang dikerjakan sendiri atau melalui suatu lembaga lain, yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.
- Amara Raksasataya
Yakni sebuah kebijakan yang sebagai sebuah taktik dan strategi yang diarahkan dalam mencapai suatu tujuan.
- Woll (1966)
Ialah serangkaian kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat.
- Bill Jenkins
Yaitu keputusan yang di dasarkan pada rasio kegiatan aktor politik untuk menentukan tujuan dan mencapai hasil berdasarkan pada situasi tertentu.
Ciri-Ciri Kebijakan Publik
Adapun karakteristik atau ciri ciri kebijakan publik di antaranya:
- Kebijakan publik di pimpin oleh seorang aktor.
- Ketertiban umum merupakan wujud nyata dari negara dan rakyatnya.
- Sesuatu yang di lakukan atau tidak di lakukan oleh pemerintah.
- Rangkaian perintah/perintah, misalnya undang-undang.
- Petunjuk dalam bertindak seseorang, kelompok atau pemerintah.
Jenis-Jenis Kebijakan Publik
1. Kebijakan Publik Ditinjau Dari Pembuatnya
- Kebijakan Pusat
Ini di kembangkan oleh pemerintah atau lembaga negara yang mempunyai pusat pengaturan seluruh warga negara dan seluruh wilayah Indonesia.
- Kebijakan Daerah
Kebijakan ini di buat oleh pemerintah atau lembaga daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.
2. Kebijakan Publik Menurut Sifatnya
- Kebijakan Publik Bersifat Distributif
Ini bersifat distributif, artinya kebijakan ini bersifat distributif dalam arti mendistribusikan dan mengalokasikan sumber daya material yang telah di terimanya kepada masyarakat luas. Misalnya, kebijakan pemerintah memberikan kartu sehat kepada mereka yang membutuhkan.
- Kebijakan Publik Bersifat Ekstraktif
Kebijakan tersebut bersifat ekstraktif, artinya menyerap sumber daya material masyarakat secara luas. Kebijakan tarif tembakau adalah salah satu contohnya.
- Kebijakan Publik Bersifat Regulatif
Ini berarti regulatif yaitu kebijakan yang memuat sejumlah aturan dan kewajiban yang harus di patuhi oleh warga negara atau pemerintahan untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran proses. Misalnya, kebijakan saat menetapkan upah minimum.
Fungsi Kebijakan Publik
- Menjamin Hak Asasi
Fungsi lain dari kebijakan publik adalah untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilaksanakan. Sehingga setiap orang dapat memenuhi hak asasinya. Tidak ada yang tertindas karena orang lain melanggar hak asasinya. Atau karena orang lain menuntut hak asasinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain.
- Petunjuk Program Kegiatan
Setiap kali Anda mencapai tujuan perlu ada rencana kegiatan. Rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, ketertiban umum ini seperti pedoman dan penanda tercapainya kegiatan.
- Menyelenggarakan Administrasi dan Urusan Tata Usaha
Ketertiban umum bertindak sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pemerintahan. Setiap kebijakan dicatat agar implementasi, tujuan dan hasilnya jelas untuk evaluasi nanti. Tanpa ketertiban umum, seorang pemimpin dapat membuat pernyataan tentang sesuatu, tetapi itu tidak dapat digunakan sebagai aturan atau tekad.
- Arahan Kepada Pelaksana
Kebijakan publik disusun atau dikeluarkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya, kebijakan kenaikan harga BBM, kebijakan perluasan tol Pantura dan sebagainya. Semua dikeluarkan sesuai dengan permasalahan atau perkembangan yang ada. Tol Pantura untuk mengatasi kemacetan, terutama menjelang Idul Fitri.
- Ketertiban
Kebijakan publik dibuat agar ada ketertiban. Urutan ini akan membuat pengembangan lebih mudah. Pembangunan di berbagai daerah dapat terlaksana dengan baik. Mereka yang ingin berinvestasi juga akan percaya dengan keadaan Indonesia. Semuanya bisa berjalan dengan ketertiban umum. Bayangkan jika tidak ada ketertiban umum. Orang-orang saling berebut untuk mendapatkan haknya.
Akankah orang lain percaya pada investasi? Apakah pembangunan akan berjalan lancar? Mungkin pembangunan jalan tol akan tertunda untuk memfasilitasi transportasi, jika terjadi perselisihan beberapa hari. Pengerjaan akan tertunda beberapa saat karena pemadaman listrik karena PLN mengalami rugi-rugi. Semuanya akan merugikan kita sebagai bangsa Indonesia.
Tujuan Kebijakan Publik
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan publik tidak lain adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan suatu negara secara umum di wilayah tertentu. Selain itu, bagaimanapun, ada beberapa tujuan kebijakan publik yang selalu terkait. Beberapa dari mereka adalah:
- Tujuan Politik
Tujuan kebijakan publik pertama adalah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap rezim tertentu. Kekuasaan meningkat seiring dengan meningkatnya dampak positif dari kebijakan publik tertentu.
- Tujuan Ilmiah
Tujuan dari kebijakan publik selanjutnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kebijakan publik tidak pernah lepas dari penelitian ilmiah yang menghasilkan rekomendasi kebijakan. Penelitian ilmiah juga menjadi salah satu masukan atau referensi dalam penyusunan agenda permasalahan publik.
- Tujuan Profesional
Tujuan kebijakan publik selanjutnya adalah membangun pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu untuk memecahkan masalah publik. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berkualitas akan selalu berpedoman pada penelitian ilmiah oleh para ahli di bidangnya.
Demikianlah penjelasan mengenai √ Kebijakan Publik: Pengertian, Ciri, Jenis, Fungsi & Tujuannya Lengkap. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membuat para pembaca menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang efektif. Sekian dan terima kasih.
Baca Artikel Lainnya :